Penambahan Kementerian dinilai dapat dilakukan jika sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi pengelolaan negara. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai wacana untuk menambah jumlah kementerian bisa dilakukan jika didasarkan pada kebutuhan dan efektivitas. Menurut BHS, Indonesia sebagai negara besar dengan tantangan kompleks membutuhkan kondisi yang mendukung, mulai dari devisa hingga sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto seharusnya bisa menambah jumlah menteri selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
BHS juga memberikan contoh negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura yang memiliki jumlah menteri lebih banyak dibandingkan Indonesia. Dalam hal ini, jumlah menteri yang lebih banyak dapat menjadi solusi untuk menangani kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Selain itu, ada juga wacana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan yang dianggap sebagai langkah yang baik untuk lebih fokus dalam pembenahan pendidikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia.
Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan tidak hanya terkait dengan karakter bangsa Indonesia, tetapi juga dapat mendukung sektor ekonomi, terutama dalam pariwisata budaya. BHS juga mengusulkan agar dibentuk satu kementerian yang khusus mengurus sektor pangan serta memisahkan kementerian yang menangani penerimaan dan pengeluaran negara untuk lebih mengoptimalkan tata kelola sektor tersebut. Pentingnya keefektifan, efisiensi, proporsionalitas beban tugas masing-masing Kementerian, dan kesinambungan dalam penambahan atau pemisahan Kementerian, yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, menjadi fokus utama dalam pembentukan Kementerian.
