Kabupaten Maros Menghadapi Kendala Kenaikan Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu
Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan gaji ASN sebesar 10-12 persen menghadapi kesulitan di Kabupaten Maros. Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin menyebutkan bahwa kenaikan gaji ASN akan memerlukan anggaran tambahan sebesar Rp50 miliar. Hal ini menjadi beban ekstra bagi keuangan daerah yang terbatas, terutama dalam kondisi APBD yang sempit. Skema PPPK paruh waktu juga dikhawatirkan akan menyulitkan keuangan daerah. Meskipun pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis terkait mekanisme penggajian PPPK paruh waktu, Pemkab Maros tetap menjamin bahwa mereka akan menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, optimis bahwa pembayaran gaji ASN dan PPPK dapat terpenuhi, berdasarkan sinyal dari Menteri Keuangan tentang kemungkinan tambahan dana transfer ke daerah. Meski demikian, Pemkab Maros tetap menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan gaji dan PPPK untuk tahun 2026. Harapan akan penguatan kas dari pusat menjadi kunci dalam mengatasi beban keuangan daerah yang semakin meningkat.
Pemkab Maros Berharap Dukungan Kas Pusat untuk Kenaikan Gaji ASN
