Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah berkomitmen untuk menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Situasi RAPBN 2025 masih dalam range yang disepakati,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN juga membantah kabar yang berkembang bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus menerus dengan tim Presiden terpilih ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disetujui oleh DPR nanti,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR dalam Rancangan APBN 2025 ke depan.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan oleh pemerintah saat ini dan disetujui oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
