Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya karena adanya pelanggaran serius terhadap aturan konservasi lingkungan. Langkah politik Prabowo ini dianggap sebagai keputusan yang tepat dan berpandangan ke depan oleh pengamat Khairul Fahmi. Fahmi menyoroti pentingnya negara dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan investasi di suatu kawasan yang strategis seperti Raja Ampat. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan Prabowo terkait penertiban kawasan hutan sebelum hebohnya laporan tentang tambang nikel di Raja Ampat menunjukkan langkah preventif dan responsif pemerintah terhadap konflik sosial dan ancaman keamanan. Selain itu, Fahmi juga menekankan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan rule of law dalam menangani isu pertambangan tersebut. Menurutnya, penanganan yang serius, terkoordinasi, dan berpandangan ke depan dilakukan melalui pendekatan holistik lintas kementerian. Fahmi menegaskan bahwa Raja Ampat adalah warisan bersama yang harus dijaga oleh semua generasi. Selanjutnya, penanganan isu pertambangan di Raja Ampat dilakukan dengan serius, terkoordinasi, dan berpandangan ke depan oleh berbagai kementerian terkait.
Keamanan Kawasan: Kunci Stabilitas yang Penting
