Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji serangkaian kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kriminolog, psikolog, dan berbagai otoritas terkait. Koordinator Staf Khusus Gubernur, Firdaus Ali, menyebut bahwa tawuran di Jakarta telah menjadi masalah yang persisten dengan beragam akar penyebabnya. Oleh karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta dalam menangani masalah ini sangat diharapkan oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi juga berencana untuk bekerja sama dengan ahli psikologi dan kriminologi untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur, Yustinus Prastowo, menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran. Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menyatakan bahwa kampanye besar dengan hashtag #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, menyarankan agar pendekatan ekonomi dan sosial juga dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Usulan juga muncul mengenai pembentukan Satuan Tugas Penertiban Tawuran untuk memperkuat penanganan konflik. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, menegaskan pentingnya pembentukan Satgas penertiban dan pelaksanaan operasi lapangan secara masif.
Diskusi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah tawuran dengan pendekatan yang komprehensif dan keras. Semua pihak berupaya untuk menemukan solusi yang tepat guna untuk mengatasi masalah ini dalam jangka panjang.
