Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut meliputi rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah sebagai fokus utama. Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik di Kabupaten Pangandaran, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. DPRD Kabupaten Pangandaran berkomitmen untuk mendukung perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah demi mencapai kemajuan yang lebih baik.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
