Dwi Rio Sambodo, seorang anggota DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya mengusut dugaan peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Rio mendesak adanya audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap gudang BUMD pangan agar semua proses dapat terjamin. Dia juga menegaskan perlunya penindakan hukum yang transparan terhadap dugaan pengoplosan beras tersebut.
Selain itu, Rio juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pelacakan digital stok beras dari gudang hingga ke konsumen untuk mencegah praktik pengoplosan dan manipulasi harga. Dia menekankan kolaborasi antara BUMD, Bulog, dan kepolisian dalam mengawasi rantai pasok beras, dengan melakukan sidak rutin terutama di pasar induk seperti Cipinang.
Rio juga menyampaikan bahwa Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk perbaikan sistem rekrutmen dan pengawasan internal. Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, telah memberikan keterangan terkait dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD Jakarta berinisial FS. Pemanggilan FS oleh Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran itu. Dewan KPKP DKI Jakarta juga menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk program Pangan Bersubsidi Beras dengan kelas mutu premium dan secara rutin melakukan pengujian mutu beras yang dihasilkan dalam setahun.
