Pemerintah Perlu Evaluasi dan Pengawasan Lebih Lanjut terkait Pembatasan BBM Subsidi
Pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti wacana pembatasan BBM Subsidi Pertalite untuk kendaraan bermotor dan menyatakan perlunya pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh. Menurut BHS, pembatasan pembelian BBM Subsidi saja tidak cukup untuk memastikan sasaran subsidi energi yang tepat. Evaluasi yang ditekankan meliputi prioritas peruntukan, harga, dan distribusi BBM Subsidi.
BHS menegaskan bahwa prioritas peruntukan BBM Subsidi harus diberikan untuk transportasi publik, baik untuk logistik darat maupun angkutan penumpang massal seperti bis. Selain itu, transportasi laut juga menjadi prioritas karena Indonesia adalah Negara Maritim. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik dengan harga BBM yang rendah, sehingga dapat menurunkan harga produk industri dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain transportasi publik, nelayan dan petani juga membutuhkan prioritas peruntukan BBM Subsidi untuk operasional mereka. Hal ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan dengan harga yang terjangkau. BHS juga menyoroti masalah penyalahgunaan dan kebocoran BBM Subsidi yang perlu diawasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Harga BBM Subsidi Pertalite menurut BHS juga harus dievaluasi, terutama jika dibandingkan dengan harga BBM non-subsidi di negara lain. Dengan perbandingan yang signifikan, BHS memperkirakan dapat ada penurunan harga BBM Subsidi Pertalite yang dapat menguntungkan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan BBM Subsidi bagi masyarakat pengguna transportasi pribadi secara lebih efektif.
