DAILYPANGANDARAN – Menuju pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, mereka terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mendukung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sementara koalisi kedua PKB, PKS, dan Gerindra mendukung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi. Meskipun keduanya sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol pemenang kursi di Pangandaran belum menentukan sikap, yaitu Golkar dan PPP. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meski begitu, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran untuk Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari kedua kandidat calon yang sudah mendapatkan rekomendasi, Citra-Ino baru diusung oleh dua parpol yang memiliki 20 kursi DPRD. Sementara pasangan Ujang-Dadang mengantongi 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekjen DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri mengatakan partainya belum memutuskan koalisi bersama siapa. “Belum, calon masing-masing sedang ada kegiatan,” kata Riki, Sabtu (24/8/2024).
Sementara itu, PDI Perjuangan resmi memberikan rekomendasi Citra-Ino yang diumumkan oleh Sekjen PDI Hasto pada Rabu (22/8). Keduanya akan diusung secara resmi oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian membenarkan informasi bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat dalam Pilkada ini.
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan SK berupa B1.KWK dari Gerindra. Otang juga menjelaskan bahwa PAN telah menerbitkan rekomendasi kepada Ino Darsono yang dipasangkan dengan Citra Pitriyami.
Terkait Golkar, Otang mengatakan pihaknya masih menunggu untuk memilih apakah akan bergabung atau memanfaatkan hasil putusan MK. “Jika mengikuti putusan MK, mereka dapat mengajukan satu paket,” ucapnya.
