Pemerintah berencana menerapkan sertifikasi halal untuk transportasi logistik jalan raya (truk), namun hal ini menuai kritik dari Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Menurut BHS, sektor transportasi logistik jalan raya tidak cocok untuk sertifikasi halal karena sulit untuk dipantau selama perjalanan. Pengemudi truk juga sulit diawasi apakah tetap mematuhi standar halal atau tidak. Selain itu, biaya sertifikasi halal dianggap mahal oleh asosiasi Aptrindo, dan hal ini dapat meningkatkan beban biaya logistik di Indonesia yang sedang berusaha menurunkan indeks kinerja logistik. jika kebijakan ini dipaksakan, akan membuat tarif meningkat dan akhirnya membawa dampak pada harga produk industri dan ketersediaan barang di pasaran. Para pengusaha transportasi juga menghadapi kondisi infrastruktur yang memburuk, termasuk harga BBM yang tinggi di beberapa wilayah. BHS menekankan pentingnya kebijakan yang logis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Menanggapi hal ini, Asosiasi Penyebrangan (GAPASDAP) juga menegaskan sikapnya jika kebijakan serupa diterapkan pada angkutan laut dan penyeberangan. Semua pihak berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dengan cermat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Sertifikasi Halal dalam Transportasi Logistik: Potensi Gangguan di Ekonomi
